JAKARTA - Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengomentari rencana pemerintah yang ingin mengimpor beras dari Thailand sebanyak satu juta ton pada akhir Maret 2021. Rencana impor beras pada masa panen raya ini diyakini akan menghancurkan harga beras petani.
Ketua PP Muhammadiyah, Anwar Abbas lantas mempertanyakan pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyampaikan untuk membeli produk dalam negeri dan membenci produk asing.
“Mengapa dalam kasus beras ini, kok yang terjadi seperti ini? Kenapa kok tidak sesuai dengan yang disampaikan oleh presiden (cintai produk dalam negeri dan benci produk asing, Red)? Kalau alasannya kualitas produk beras kita tidak memenuhi standar yang ada, lalu siapa yang akan membeli beras rakyat?” kata Anwar dalam keterangannya, Minggu (21/3).
Dia menegaskan, tugas negara memang sejatinya untuk mensejahterakan rakyat. “Pasal 33 UUD 1945 pemerintah diamanati untuk menciptakan sebesar-besar kemakmuran rakyat,” cetus Anwar.
Oleh karena itu, Anwar menuturkan untuk menegakkan amanat konstitusi maka pemerintah harus hadir membela rakyat.
“Karena UUD 1945 sudah mengingatkan kita sejak kita merdeka 75 tahun yang lalu bahwa tugas pemerintah adalah juga mencerdaskan rakyat. Sehingga tidak ada produksi beras mereka yang tidak sesuai dengan keinginan yang dikehendaki oleh pemerintah,” beber Anwar.
Menurut Anwar, permasalahan ini adalah cerminan dari buruknya koordinasi diantara para pejabat negara. Karena informasi mereka miliki tidak sama, serta kepentingan dan sudut pandang yang dipakai juga berbeda-beda, sehingga yang menjadi korban dalam hal ini adalah rakyat.
“Saya ingin jangan ada kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yang merugikan rakyatnya dan semangat yang ada dalam ucapan Jokowi, cintai dan belilah produk-produk dalam negeri ya tujuannya adalah jelas agar kita bisa memperbaiki nasib rakyat kita dan menciptakan sebesar-besar kemakmuran bagi mereka,” tandas Anwar.
Sebelumnya, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengatakan bahwa impor beras 1 juta ton tidak akan menghancurkan harga di tingkat petani. Tujuan kebijakan itu adalah menjaga stok dan menstabilkan harga beras.
“Impor bagian dari strategi memastikan harga stabil. Percayalah, tidak ada niat pemerintah untuk hancurkan harga petani saat panen raya,” ucap Lutfi,
Pemerintah, lanjut Lutfi, memerlukan iron stock atau cadangan untuk memastikan pasokan terus terjaga. Menurut dia, sebagai cadangan, beras impor tersebut tak akan digelontorkan ke pasar saat periode panen raya.
Beras impor baru dilempar ke pasar ketika ada kebutuhan mendesak seperti bansos ataupun operasi pasar. Tujuannya adalah tetap untuk stabilisasi harga.
